Wawasan Nusantara

wawasan nusantara – Topik kami kali ini yaitu pengertian, fungsi, dan wawasan nusantara dimana tidak hanya disitu saja kami juga bakal melengkapi dengan menyajikan juga latar belakang, implementasi dan kedudukannya serta masih banyak lagi. Pertama-tama pembahasan kami berkenaan Pengertian Wawasan Nusantara. Secara umum, Pengertian Wawasan Nusantara adalah langkah pandang dan sikap bangsa indonesia berkenaan diri dan bentuk geografisnya menurut Pancasila dan UUD 1945 didalam mengutamakan kesatuan lokasi dan menjunjung kebhinekaan untuk menggapai target nasional.

Wawasan Nusantara

Pengertian Wawasan Nusantara Secara Etimologis Secara Etimologis, Pengertian Wawasan Nusantara adalah langkah pandang pada kesatuan kepulauan yang terdapat pada dua benua yaitu asia dan australia dan dua samudra yaitu samura hindia dan samudra pasifik. Istilah nusantara berasal dari kata Wawas (Bahasa Jawa)  yang bermakna “pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi”, dan lantas ditambahkan akhiran an , supaya makna wawasan adalah langkah pandang, langkah tinjau, langkah melihat. Sedangkan kata Nusantara terdiri dari dua kata yaitu nusa yang bermakna “pulau atau kesatuan kepulauan” dan pada yang bermakna “letak pada dua unsur yaitu dua benua dan dua samudra”. Sehingga makna dari kata nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terdapat dari dua benua yaitu asia dan australia dan dua samudra yaitu samudra hindia dan pasifik.

1. Pengertian Wawasan Nusantara Menurut Definisi Para Ahli – Setelah makna umum dan etimologis  nusantara, jika ditinjau dari pengertian wawasan nusantara menurut para ahli pada lain sebagai berikut…

– Prof. Dr. Wan Usman, Pengertian nusantara menurut definisi prof. Dr. Wan Usman adalah langkah pandang bangsa Indonesia berkenaan diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan seluruh aspek kehidupan yang beragam.
– Kel. Kerja LEMHANAS, Pengertian nusantara menurut definisi Kel. Kerja LEMHANAS (Lembaga Pertahanan Nasional) 1999 adalah langkah pandang dan sikap bangsa indonesia berkenaan diri dan lingkungan yang begitu banyak ragam dan punya nilai startegis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan lokasi didalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk menggapai target nasional.
– Tap MPR Tahun 1993 dan 1998 Tentang GBHN, Pengertian nusantara menurut definisi Tap MPR th. 1993 dan 1998 berkenaan GBHN adalah langkah pandang dan sikap bangsa Indonesia berkenaan diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan lokasi didalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk menggapai target nasional.

2. Fungsi Wawasan Nusantara – Terdapat beragam fungsi nusantara yang baik secara umum, menurut pendapat para ahli dan pembagiannya pada lain sebagai berikut..

a. Fungsi Wawasan Nusantara Secara umum – Wawasan nusantara berguna sebagai pedoman, motivasi, stimulus serta rambu-rambu didalam memilih segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan kelakuan bagi penyelenggaraan Negara di pusat dan area maupun bagi seluruh rakyat Indonesia didalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
b. Fungsi Wawasan Nusantara Menurut Cristine S.T. Kansil, S.H., MH dkk yang mengungkapkan pendapatnya didalam bukunya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi pada lain sebagai berikut..
– Membentuk dan membina persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia
– Merupakan ajaran dasar nasional yang melandasi kebijakan dan trik pembagunan nasional

c. Fungsi Wawasan Nusantara dibedakan didalam beberapa pandangan pada lain sebagai berikut..

– Fungsi wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional adalah sebagai rencana didalam pembangunan, pertahanan keamanan dan kewilahayan
– Fungsi wawasan nusantara sebagai pembangunan nasional adalah termasuk kesatuan politik, sosial dan ekonomi, sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.
– Fungsi wawasan nusantara sebagai pertahanan dan keamanan adalah pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan pada seluruh lokasi dan segenap kapabilitas negara.
– Fungsi nusantara sebagai wawasan kewilayahan adalah pembatasan negara untuk menghindari adanya sengketa antarnegara tetangga.

3. Tujuan Nusantara – Tujuan wawasan nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat indonesia yang mengutamakan keperluan nasional dari pada keperluan perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah. Kepentingan tersebut tetap dihargai supaya tidak bertentangan dari keperluan nasional.

4. Latar Belakang Nusantara – Wawasan nusantara dilatar belakang didalam beberapa aspek pada lain sebagai berikut..

a. Falsafah Pancasila, Pancasila merupakan dasar didalam terjadinya wawasan nusantara dari nilai-nilai yang terdapat didalam Pancasila. Nilai-nilai tersebut pada lain sebagai berikut..

– Penerapan HAM (Hak Asasi Manusia). jikalau bantuan kesempatan didalam menjalankan ibadah cocok dengan agama yang dianutnya.
– Mengutamakan pada keperluan penduduk dari pada keperluan indivud dan golongan
– Pengambilan ketetapan berdasarkan didalam musyawarah mufakat.

b. Aspek Kewiilayahan Nusantara, aspek kewilayahan nusantara didalam perihal ini pada efek geografi dikarenakan indonesia kaya bakal SDA dan suku bangsa
c. Aspek Sosial Budaya, aspek sosial budaya dimana didalam perihal ini mampu terjadi dikarenakan indonesia terdapat ratusan suku bangsa yang keseluruhan miliki kebiasaan istiadat, bahasa, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, yang menjadikan tata kehidupan nasional miliki jalinan jalinan pada golongan dikarenakan mampu membuat konflik yang besar dari keberagaman budaya.
d. Aspek Sejarah,  Dapat mengacuh kepada aspek histori dikarenakan indonesia miliki banyak pengalaman histori yang tidak inginkan terulangnya perpecahan didalam bangsa dan negara Indonesia. Dimana kemerdekaan yang didapatkan merupakan hasil stimulus persatuan dan kesatuan bangsa indonesia, supaya mesti dipertahankan untuk persatuan bangsa dan melindungi lokasi kesatuan indonesia

5. Penerapan/Implementasi Nusantara – Dalam implementasi wawasan nusantara, perlunya mencermati hal-hal berikut..

a. Kehidupan Politik
– Pelaksanaan politik diatur didalam UU partai politik, pemilihan umum, pemilihan presiden dimana pelaksanaannya cocok hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Misalnya didalam pemilihan presiden, DPR, dan kepala area mesti menjalankan komitmen demokratis dan keadilan, supaya tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa indonesia.
– Pelaksanaan kehidupa bermasyarakat dan bernegara mesti cocok dengan hukum yang berlaku di Indonesia tanpa pengecualian.
– Mengembangkan sikap HAM dan pluralisme didalam mempersatukan dan menjaga beragam suku, agama, dan bahasa, supaya terciptanya dan menumbuhkan rasa toleransi.
– Memperkuat komitmen politik didalam partai politik dan pada instansi pemerintahan untuk meningkatkan kebangsaan, persatuan dan kesatuan.
– Meningkatkan peran indonesia didalam dunia internasional dan memperkuat korps diplomatik didalam usaha penjagaan lokasi Indonesia terutama pulau terluar dan pulau kosong.

b. Kehidupan Ekonomi
– Harus cocok berorientasi pada sektor pemerintahan, perindustrian, dan pertanian
– Pembangunan ekonomi mesti mencermati keadilan dan keseimbangan pada daerah, supaya dari adanya otonomi area mampu menciptakan usaha didalam keadilan ekonomi.
– Pembangunan ekonomi mesti melibatkan partisipasi rakyat, layaknya dengan beri tambahan sarana kredit mikro didalam pengembangan usaha kecil.

c. Kehidupan Sosial
– Mengembangkan kehidupan bangsa yang seirama pada penduduk yang berbeda, dari aspek budaya, standing sosial, maupun daerah.
– Pengembangan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan Indonesia, serta mampu dijadikan aktivitas pariwisata yang beri tambahan sumber pendapatan nasional maupun daerah.

d. Kehidupan Pertahanan dan Keamanan

– Memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk beperan aktif dikarenakan merupakan kewajiban setiap warga negara layaknya meningkatkan kapabilitas disiplin, memelihara lingkungan, dan melaporkan hal-hal yang mengganggu kepada aparat dan studi kemiliteran.
– Membangun rasa persatuan dengan membangun rasa solidaritas dan jalinan erat pada warga negara berlainan area dengan kapabilitas keamanan supaya ancaman suatu area atau pulau menjadi ancaman bagi area lain untuk menolong area yang diancam tersebut.
– Membangun TNI profesional dan sedia kan sarana dan prasarana bagi aktivitas pengamanan lokasi indonesia, terutama pulau dan lokasi terluar Indonesia.

6. Kedudukan Nusantara – Dalam paradigma nasional, kedudukan wawasan nusantara adalah sebagai berikut…
– Pancasila sebagai falsaah, ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan idil
– UUD 1945 adalah landasan konstitusi negara yang berkedudukan sebagai landasan konstitusional.
– Sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landasan visional
– Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional
– GBHN (garis-garis besar haluan negara) sebagai politik dan trik nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional yang berkedudukan sebagai landasan operasioal.

7. Landasan Wawasan Nusantara – Nusantara dilandasi dengan dua landasan pada lain sebagai berikut..
– Landasan Idil adalah pancasila
– Landasan Konstitusional adalah UUD 1945

8. Asas Wawasan Nusantara –  Asas nusantara adalah ketetapan dasar yang mesti dipatuhi, ditaati, dipelihara demi mewujudkan ketaatan dan kesetiaan kepada setiap komponen atau unsur pembentuk bangsa Indonesia (golongan/suku) pada kesepakatan (commitmen) bersama. Macam-macam asas wawasan nusantara adalah sebagai berikut…

– Kepentingan/tujuan yang sama
– Keadilan
– Kejujuran
– Solidaritas
– Kerja sama
– Kesetiaan pada kesepakatan

9. Hakikat Nusantara – Hakikat wawasan nusantara adalah hakikat yang tetap utuh dengan menyeluruh didalam lingkup nusantara untuk keperluan nasional, tanpa menyingkirkan keperluan lainnya sepert keperluan daerah, golongan, dan perorangan.

10. Dasar Hukum Nusantara – Dasar hukum nusantara diterima sebagai konsepsi politik kewarganegaraan yang tercantum didalam dasar-dasar hukum pada lain sebagai berikut..
Tap MPR. No. IV/MPR/1973 pada tanggal 22 maret 1973
Tap MPR. No IV/1978/22/Maret/1978/ berkenaan GBHN
Tap MPR. No. II/MPR/1983/12/Maret/1983